Sunday, 20 October, 2019

Profil

STRUKTUR OKT 16 edit orpeg 2017-1

TUPOKSI


TUGAS POKOK

  • Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumberdaya mineral.

FUNGSI

  • Perumusan kebijakan teknis.
  • Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas.
  • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang energi dan sumberdaya mineral.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

 

SUMBER DAYA SKPD

 

Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Gol.

Jumlah SDM (orang)

a

b

c

d

Jumlah

IV

5

6

1

12

III

8

38

14

20

80

II

4

3

3

10

I

J u m l a h

102

 

 

Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah

S2

S1

D3

D4

SMA

SMP

SD

102

6

42

5

1

47

1

 

 

Tabel Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah

Jumlah Pegawai

Laki – Laki

Perempuan

 102

59

43

 


VISI

Terwujudnya Pengelolaan Energi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah yang efisien, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

MISI

  1. Mewujudkan informasi yang akurat tentang potensi pertambangan dan energi serta pencadangan wilayah.
  2. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya mineral, energi dan air tanah dengan memperhatikan perlindungan lingkungan.
  3. Melaksanakan konservasi sumber daya energi, mineral, air tanah dan kegunungapian.
  4. Meningkatkan pembinaan, perizinan dan pengawasan sektor pertambangan dan energi serta air tanah.
  5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
  6. Mewujudkan kualitas dan kinerja jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara yang professional dan akuntabel dengan melaksanakan Good Governance.

TUJUAN

  1. Terwujudnya peningkatan peran serta sektor energi dan mineral yang optimal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
  2. Terjaminnya peningkatan ketersediaan energi dan ketenaglistrikan.
  3. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan sumber daya energi, mineral dan air tanah untuk masyarakat.
  4. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum, energi dan air tanah.
  5. Terwujudnya aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara yang professional dan akuntabel.

SASARAN

  1. Meningkatnya data/informasi potensi sektor energi dan sumber daya mineral
  2. Meningkatnya pengusahaan pemanfaatan potensi sektor energy dan sumber daya mineral yang lebih kondusif, optimal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
  3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan usaha sektor energi dan sumber daya mineral
  4. Meningkatnya aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara yang professional dan akuntabel dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

PERMASALAHAN

a. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practice.

Masih banyaknya perizinan KP/IUP di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan  benar.Maraknya aktivitas pertambangan rakyat yang illegal dan rendahnya tingkat pengetahuan mengenai pengelolaan pertambangan dari pelaku pertambangan yang dapat menimbulkan permasalahan yang harus diatasi secara komprehensif.

b. Masalah air tanah.

Adanya kendala dalam pelaksanaan pemboran air tanah khususnya pada daerah sulit air.Hal ini disebabkan adanya kondisi ekstrim geologi lokal pada daerah-daerah tersebut.Disamping itu dalam upaya konservasi air tanah dicekungan air tanah (CAT) menghadapi kendala akibat maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin (PATI) terutama pada daerah perindustrian.

c. Pemanfaatan energi belum efisien.

Pemanfaatan energi yang efisien melalui penerapan konservasi energy masih menghadapi hambatan antara lain budaya hemat energi masih sulit diterapkan, kemampuan SDM masih rendah sehingga sikap masyarakat terhadap teknologi juga rendah.

d. Masih kurangnya tenaga yang professional dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang ESDM.

STRATEGI.

  1. Memfasilitasi pembangunan Depot, SPBU dan pangkalan Minyak Tanah, penyelenggaraan investasi dan pendanaan tenaga listrik untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur migas;
  2. Peningkatan ratio gasifikasi (jumlah rumah tangga berbahan gas), untuk meningkatkan sosialisasi penggunaan BBG kepada masyarakat;
  3. Meningkatnya pembinaan kepada perusahaan untuk membina kegiatan usaha penunjang migas sebagai pilar pertumbuhan perekonomian daerah;
  4. Memastikan kecukupan penyediaan tenaga listrik untuk jangka menengah dengan mendorong pelaku usaha untuk menambah kapasitas pasokan listrik;
  5. Mendorong pemanfaatan EBT termasuk pemanfaatan Biofuel untuk pembangkit tenaga listrik;
  6. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan konservasi dan diversifasi energi, untuk meningkatkan budaya hemat energi bagi masyarakat dan kantor-kantor pemerintah;
  7. Meningkatkan nilai tambah pertambangan dengan cara memberikan kemudahan bagi investor untuk membangun berbagai fasilitas dibidang pertambangan;
  8. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral, panas bumi dan air tanah;
  9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEBIJAKAN

  1. Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak dan gas Kebijakan ini dilaksanakan dengan gerakan efisiensi dan konservasi (penghematan), serta pemerataan penyediaan energi sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat. Disamping itu, ketahanan dan kemandirian energi juga akan didukung dengan kebijakan harga energi serta insentif yang rasional untuk meningkatkan kesejahteraan;
  2. Mendorong pemanfaatan panas bumi, microhidro, bahan bakar nabati dan tenaga surya serta tenaga angin untuk pembangkit tenaga listrik skala kecil, menengah dan besar;
  3. Kebijakan ini dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh sistim jaringan nasional;
  4. Mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah produk tambang mineral. Kebijakan ini didasarkan atas UU No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan, mineral dan batubara pasal 102, pasal 103 ayat 1,     pasal 170; yang mewajibkan pemurnian pengolahan serta pemanfaatan mineral dan batubara didalam negeri. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperbaiki dan menyederhanakan birokrasi perijinan (licensing regime) pengusahaan pertambangan, menciptakan keamanan usaha dan berusaha dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara;
  5. Mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan dan bencana geologi. Kebijakan yang akan dilakukan, diarahkan untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan K3L, rehabilitasi lahan bekas tambang dan mitigasi, pengembangan teknologi dan fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan bencana geologi;
  6. Mendorong peningkatan kinerja aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan ini dilaksanakan dengan mengikut sertakan aparat pemerintah melalui diklat fungsional dan teknis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.